BEGINI, Batam: Ketua DPRD Batam, Muhammad Kamaluddin, menanggapi isu yang menyebutkan kedekatan unsur pimpinan DPRD dengan Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra, dinilai kurang etis oleh sebagian kalangan.
Menurut Kamal, informasi yang menyebutkan adanya kedekatan fisik dan emosional antara unsur pimpinan DPRD dan Wakil Wali Kota memang tidak elok jika dilihat dari sudut pandang etika publik. Apalagi hal itu berkaitan langsung dengan peran DPRD sebagai lembaga pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Kota Batam.
“Saya melihat isu ini berkembang karena menyangkut tugas dan fungsi DPRD dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Karena itu, saya sudah berbicara langsung dengan pimpinan DPRD yang diberitakan,” ungkap Kamaluddin, Senin (15/4/2024).
Kamal menegaskan, kerja sama dan sinergi antara DPRD dan eksekutif memang diperlukan dalam menjalankan program pembangunan. Namun, kedekatan secara personal sebaiknya tidak ditunjukkan secara berlebihan agar tidak menimbulkan persepsi negatif dari masyarakat.
“Silakan bersinergi dalam kegiatan pemerintahan, tapi tetap sesuai tupoksi. Jangan sampai publik menilai ada hubungan di luar konteks profesional,” jelasnya.
Ia juga menanggapi kabar tentang keikutsertaan unsur pimpinan DPRD dalam rapat bersama BP Batam. Kamal menyebut dirinya tidak mendapatkan informasi resmi terkait hal tersebut.
“Kalau sekadar sidak atau rapat, itu wajar sebagai bagian dari pengawasan. Tapi jika terjadi di luar koridor tupoksi, tentu harus diluruskan,” ucapnya.
Kamal tidak mempersoalkan kedekatan dalam konteks partai koalisi, asalkan bertujuan untuk membangun Kota Batam. Namun ia menekankan pentingnya menjaga etika dan profesionalitas, terutama di mata publik.
“Kalau untuk kemajuan Batam, kami dukung. Tapi bila di luar tugas resmi, maka itu di luar kendali kami,” tegas Kamal.
Saat ditanya soal anggapan bahwa pimpinan DPRD seolah menjadi “pengawal” Wakil Wali Kota, Kamal menilai hal itu kurang etis dan bisa menimbulkan salah persepsi di masyarakat.
“DPRD harus mendampingi kepemimpinan daerah secara proporsional. Koordinasi harus jalan agar setiap masalah bisa ditangani bersama. Tapi kalau sudah melampaui batas, ya tentu harus dikoreksi,” ujarnya.
Ia menambahkan, sinergi antara DPRD, FKPD, dan Pemko Batam sangat penting di masa awal kepemimpinan yang baru. Namun, ia memastikan setiap anggota DPRD tetap menjalankan tugas sesuai komisi masing-masing.
“Kami pastikan tidak ada monopoli pengawasan. Semua anggota DPRD akan turun ke lapangan sesuai tupoksi yang diamanahkan,” tegas Kamal.
Sebagai penutup, Kamal mengaku telah memberikan teguran kepada unsur pimpinan DPRD yang dinilai melampaui batas.
“Sudah kami sampaikan agar tetap menjaga marwah lembaga dan menjalankan tupoksi dengan baik,” tutupnya.
