BEGINI, Batam: Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam sekaligus Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan persoalan lahan tidur demi mendorong percepatan pembangunan dan investasi di Batam.
Hal tersebut disampaikan Amsakar usai menghadiri pelantikan Persatuan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Kantor Wali Kota Batam, Jumat (14/3/2025). Ia menegaskan pentingnya kebijakan tegas terkait pemanfaatan lahan agar Batam semakin berkembang sebagai pusat investasi.
BP Batam saat ini tengah menyusun Peraturan Kepala (Perka) terkait pemanfaatan lahan. Salah satu aturan yang dirancang adalah peningkatan kewajiban pembayaran awal bagi pemegang lahan.
"Saya tidak ingin ada lahan yang hanya dibayar 10 persen karena itu belum menunjukkan keseriusan berinvestasi. Minimal harus 50 persen," tegas Amsakar.
Ia juga menginstruksikan bagian pengelolaan pertanahan BP Batam untuk menelusuri pemegang lahan yang baru membayar 10 hingga 15 persen. Amsakar menegaskan, pengusaha yang serius harus berani menambah modal.
Selain itu, lahan yang tidak dimanfaatkan dalam jangka waktu tertentu akan ditarik kembali.
"Jika dalam satu hingga dua tahun lahan tersebut tidak dimanfaatkan, kami akan menariknya kembali agar lebih produktif," ujarnya.
Kebijakan ini bertujuan memastikan lahan di Batam benar-benar digunakan untuk investasi dan pembangunan, bukan dibiarkan terbengkalai.
Langkah ini juga sejalan dengan target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen yang dicanangkan Presiden RI, Prabowo Subianto. Amsakar optimistis Batam mampu mencapai pertumbuhan ekonomi 9,5 hingga 10 persen, mengingat berbagai keunggulan yang dimiliki sebagai kawasan perdagangan bebas (Free Trade Zone).
"Batam punya fasilitas khusus seperti bebas Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Barang Mewah (PBMn), dan bea masuk. Ini harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk menarik investasi," pungkasnya.
