BEGINI, Batam: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam menegaskan bahwa penggunaan gas LPG bersubsidi 3 kilogram harus tepat sasaran, yakni hanya untuk masyarakat kurang mampu. Penegasan ini disampaikan menyusul adanya laporan kelangkaan LPG 3 kg di beberapa daerah di Pulau Jawa.
Ketua Komisi II DPRD Batam, Yunus Muda, dalam rapat dengar pendapat yang digelar pada Senin, 10 Februari 2025, menyatakan bahwa pihaknya akan segera berkoordinasi dengan instansi terkait guna membahas kebijakan distribusi LPG subsidi. Hal ini juga merupakan tindak lanjut dari imbauan Presiden RI agar subsidi gas benar-benar diberikan kepada yang berhak.
Dalam rapat tersebut, Yunus menegaskan bahwa gas bersubsidi ini diperuntukkan bagi masyarakat yang kurang mampu, bukan untuk kelompok ekonomi menengah ke atas maupun pelaku usaha besar.
"Gas LPG 3 kg ini adalah hak masyarakat yang membutuhkan. Jika digunakan oleh mereka yang seharusnya membeli LPG nonsubsidi, tentu akan merugikan masyarakat kurang mampu," tegas Yunus.
Untuk memastikan distribusi gas berjalan dengan baik, DPRD Batam akan meningkatkan pengawasan. Bahkan, jika diperlukan, DPRD akan mempertimbangkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) guna menyelesaikan persoalan ini secara menyeluruh.
"Kami akan mengundang pihak-pihak terkait untuk mencari solusi. Jika nantinya ditemukan kendala yang cukup besar, kami siap membentuk Pansus," tambahnya.
Selain memastikan distribusi yang tepat, DPRD juga menyoroti harga LPG subsidi agar tetap stabil dan mudah diakses oleh masyarakat yang membutuhkan.
Dengan semakin dekatnya bulan suci Ramadhan, kebutuhan LPG diperkirakan akan meningkat. Oleh karena itu, DPRD Batam bersama pihak terkait berupaya memastikan ketersediaan gas tetap aman.
Sales Branch Area Manager PT Pertamina Batam, Gilang Hisyam Hasyemi, yang turut hadir dalam rapat tersebut, menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan persiapan untuk menjaga stabilitas pasokan.
"Untuk Batam, kondisi distribusi LPG saat ini cukup baik dan jauh lebih terkendali dibandingkan beberapa daerah lain yang mengalami kelangkaan," ujar Gilang.
DPRD Batam menegaskan komitmennya untuk menghindari terjadinya kelangkaan gas selama bulan Ramadhan. Dengan demikian, masyarakat dapat menjalankan ibadah puasa dengan tenang tanpa khawatir akan ketersediaan LPG subsidi.
