DPRD Kota Tangerang Anggarkan Rp675 Juta untuk Pakaian Dinas dari Louis Vuitton! Haruskah?

 

BEGINI.ID - Dewan Rakyat Perwakilan Daerah (DPRD) Kota Tangerang mengalokasikan anggaran sebesar Rp675 juta untuk pembuatan pakaian dinas dengan satu dari lima pakaian yang akan dipakai anggota akan memakai kreasi berbahan dari Louis Vuitton. Rencananya, pakaian dengan Louis Vuitton tersebut akan dijadikan sebagai Pakaian Dinas Harian (PDH).

Dilansir dari Detik.com, baju dinas berbahan merek mewah itu dikonfirmasi langsung oleh Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP) Hadi Sudibjo. Adapun bahan-bahan pakaian yang akan digunakan, yakni Louis Vuitton untuk pakaian dinas harian, Lanificio Di Calvino untuk pakaian sipil resmi, Theodore untuk pakaian sipil harian, dan Thomas Crown untuk pakaian sipil lengkap. Ketua DPRD  Kota Tangerang Gatot Wibowo pun angkat suara terkait ramainya pengadaan baju dinas bermerek tersebut. "Jadi langsung saya jawab, pertama kita tidak pernah unjuk merek, kita tidak pernah nyebut merek, proses merek itu lahir saya nggak tahu pasti, tapi analisis saya itu bisa saja saat proses lelang," kata Gatot saat dihubungi, Selasa (10/8/2021).

Sementara itu CNN Indonesia melaporkan, merujuk situs resmi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Tangerang, jumlah anggaran yang dialokasikan untuk pengadaan pakaian anggota dewan mencapai Rp675 juta. Jumlahnya naik dua kali lipat dari biaya yang dialokasikan pada 2020 sebanyak Rp312 juta. Dan ini pun masih di luar ongkos jahit pakaian.

Pihak Louis Vuitton Indonesia pun turut memberikan pernyataan mengenai disebutnya nama brand mereka dalam pengadaan baju dinas ini. 

"LV tidak pernah ada segmen bisnis untuk penjualan fabric material or uniform (bahan kain atau seragam)," kata Eunike Santosa, communication manager Louis Vuitton Indonesia seperti dikutip dari CNN Indonesia. 

Meski bantahan telah dikeluarkan oleh perwakilan DPRD Kota Tangerang, satu hal yang masih rancu adalah apa urgensi dari menaikan anggaran hingga lebih dari Rp300 juta untuk pakaian, di saat sekarang ini kondisi kita masih dalam situasi pandemi?

Fashion dan Politik

Wakil Presiden Amerika Kamala Harris saat bersumpah di hari pelantikannya./ Foto: Rima WK

Secara tidak langsung, di dunia politik gaya berpakaian memang memiliki peranan tersendiri. Pakaian membantu seseorang untuk membentuk citra sekaligus merepresentasikan nilai-nilai dari kampanye yang diusung sang politisi kepada konstituennya. 

(MANDATORY CREDIT David Montgomery/Getty Images) British Prime Minister Margaret Thatcher, circa 1985. (Photo by David Montgomery/Getty Images)/ Foto: Getty Images/David Montgomery

Contohnya, Perdana Menteri Inggris Margaret Thatcher yang kerap memakai dua untaian kalung mutiara yang menjadi simbol kedua anak kembarnya sekaligus mengirim pesan kepada publik bahwa, meski ia seorang politisi ia tetaplah seorang Ibu yang memerhatikan anak-anaknya. Thatcher juga kerap memakai blus dengan aksen pita yang kerap disamakan dengan padanan kemeja dan dasi bagi politisi laki-laki. Hal ini juga seolah menunjukan bahwa Thatcher tak perlu sampai mengubah penampilannya secara drastis demi meraih simpati dari kolega dan rival. Ia tetap bisa menunjukan otoritasnya sebagai pemimpin perempuan di dunia kerja yang masih didominasi oleh laki-laki.

Kamala Harris, Wakil Presiden Amerika Serikat/ Foto: detik

Lalu, Kamala Harris yang saat malam inagurasi sebagai Wakil Presiden Amerika Serikat mengenakan setelan jas putih sebagai dedikasi untuk gerakan suffragette atau kesetaraan perempuan Amerika.

Alih-alih memakai kreasi label kenamaan, mengapa tidak para anggota dewan lebih berfokus memercayakan pembuatan pakaian dinas mereka kepada para pelaku industri fashion tanah air sekaligus di mana turut mempromosikan kepada masyarakat untuk mencintai produk lokal dan dapat berimbas pada perekonomian. Hal tersebut juga dapat menunjukan sensibilitas atau sense of crisis mereka terhadap situasi sekarang ini